Category : Cyberlaw

Mengapa Perlu Pengaturan Konten Ilegal dalam UU ITE?

Pertanyaan di atas merupakan pertanyaan lain yang sering ditanyakan dalam berbagai diskusi mengenai UU ITE. Beberapa komentator berpendapat bahwa pengaturan kontel ilegal dalam UU ITE dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman atau bahkan melanggar kebebasan berekspresi; lagipula dunia siber berbeda dengan dunia fisik; dunia siber tidak membutuhkan pengaturan semacam itu. Beberapa komentator lain berpedapat

Read More →

Lagi : Salah Kaprah Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Banyak pihak menganggap bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik secara online dapat ditujukan kepada satu kelompok masyarakat, suku, atau agama. Bahkan, ada juga orang yang merasa dirinya dihina atau nama baiknya dicemarkan hanya karena ada muatan penghinaan yang tidak mencantumkan identitasnya. Dari segi historis penyusunan UU

Read More →

Pencemaran Nama Baik Badan Usaha Dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?

Dalam banyak kesempatan Penulis sering ditanyakan apakah Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan hanya kepada pribadi kodrati (natuurlijk person), atau termasuk juga pribadi hukum (rechts persoon)? Beberapa pihak dari instansi atau lembaga serta perusahaan privat berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga ditujukan untuk melindungi nama baik instansi atau perusahaan mereka, sehingga

Read More →

Software Gratisan dalam Industri Karaoke

Diskusi hukum kali ini dimulai dengan pertanyaan : apakah diperbolehkan menggunakan software gratisan untuk bisnis Karaoke? Penyelenggara karaoke yang menggunakan serangkaian perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) dalam menjalankan bisnisnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Read More →

Penggunaan Data Pribadi dari Internet

Ada begitu banyak informasi pribadi yang bisa kita temukan di Internet, mulai dari nomor telepon, website, alamat email, dan akun twitter atau facebook. Dalam banyak kasus pengguna sendiri yang memberikan informasi tersebut. Apakah diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyalin dan menggunakan informasi tersebut (yang bebas diperoleh) untuk digunakan demi kepentingan bisnis, seperti promosi produk atau

Read More →

Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) dalam UU ITE

Ada banyak pertanyaan mengenai konstruksi hukum alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE, atau kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedua hal tersebut. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat

Read More →

Video Sebagai Alat Bukti

Diskusi hukum kali ini akan membahas mengenai validitas video (seperti yang diperoleh dari CCTV atau handphone) sebagai alat bukti. Lebih khususnya apakah video dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Origin Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw

“If you want to understand today, you have to search yesterday” (Pearl Buck) Penggunaan kata cyber dalam cyberspace, cybercrime, dan cyberlaw serta istilah lain yang menggunakan kata cyber seperti cyberpatrol, cyberterrorism, dan cybersex berkembang dari penggunaan terminologi cybernetics oleh Norbert Wiener di tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul Cybernetics or Control and Communication in the

Read More →

1 2 3