Archive for : September, 2014

Pelajaran Berharga Florence : Hargai Orang Lain dalam Ruang Siber

“Pelajaran paling penting (kasus penghinaan Warga Jogjakarta di Path) adalah cuma satu dan itu paling berkesan dalam diri saya, yakni hargai orang lain,”, Demikian ucapan Florence yang dilansir oleh Kompas.

Sebagaimana Penulis sampaikan pada tulisan sebelumnya bahwa kultur atau budaya Indonesia menghargai orang lain. Hal inilah yang mendorong masyarakat membentuk etika yang sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.

Apakah ruang siber atau yang lebih populer dikenal dengan Internet adalah ruang virtual yang borderless? Pada awal perkembangannya, Penulis setuju, akan tetapi untuk saat ini dan ke depan, Penulis ragu akan klaim tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tiap negara berusaha untuk menegaskan batas-batas yurisdiksinya dalam dunia siber. Kondisi yang “borderless” tidak membuat satu bangsa berdiam diri dan membiarkan kejahatan atau perbuatan yang merugikan warga negara, keamanan, dan kepentingan bangsa dan negara nya dapat dilakukan begitu saja tanpa ada penegakan hukum dan penegakan kedaulatan.

Apa hubungan membahas ucapan Florence dengan kedaulatan negara?

Yang jelas, dalam ruang siber, setiap orang yang menggunakan media jejaring sosial terhubung dengan orang lain. Siapa pengirim dan siapa penerima menjadi unsur penting dalam suatu komunikasi. Apabila pengirim adalah WNI dan demikian juga penerima, maka hubungan komunikasi mereka semakin jelas tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak saja pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga budaya dan etika komunikasi Indonesia.

Kasus yang menimpa Florence dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, bahwa dalam berkomunikasi kita harus menghargai orang lain. Oleh karena itu, setiap ucapan kita yang merupakan hasil pemikiran dan emosi yang tertuang dalam 0 dan 1, harus kita jaga.

Sri Sultan kembali meneguhkan karakter mulia dan sikap kenegarawanannya. Beliau bersedia memfasilitasi perdamaian antara Florence dengan Warga Jogjakarta. Tidak hanya itu saja, beliau juga memaafkan Florence dan bahkan menghimbau warganya untuk memaafkan Florence dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyelesaikan studinya di Jogjakarta. Demikian yang dilansir Kompas.

Indonesia punya keunikan tersendiri. Semoga dari kasus ini etika komunikasi dalam ruang siber akan dikembangkan, baik oleh komunitas atau akademisi.

 

Penyebaran Informasi dari Situs Berita Palsu

Tulisan ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan di hukumonline mengenai penyebaran informasi dari situs berita palsu.

Setidaknya ada dua bagian besar yang akan dijelaskan dengan perspektif UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

  1. distribusi konten yang dilarang oleh undang-undang;
  2. keberlakuan hukum Indonesia terhadap tindak pidana siber;
  3. situs berita palsu;

Ad. 1 Distribusi Konten

Untuk memperjelas diskusi kita pada bagian ini, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasikan. Dari contoh yang Saudara sampaikan: Polan, misalnya, menyebarkan satu informasi. Polan mendapatkan informasi itu dari situs berita palsu Tv-XYZ. Kemungkinan yang ada, antara lain:

  1. konten yang bersumber dari situs berita palsu itu adalah konten yang salah atau menyesatkan (misleading);
  2. konten yang dimaksud adalah konten yang benar meskipun berasal dari situs berita palsu;

Terhadap kemungkinan pertama, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  1. Apakah pengirim mengetahui bahwa informasi bahwa informasi tersebut salah?
  2. Apakah pengirim mengetahui bahwa situs tersebut adalah situs berita palsu?
  3. Apakah konten yang dimaksud adalah konten yang melanggar hukum? Konten apa yang dimaksud? Apakah konten penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE? Apakah konten penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE), atau konten SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE)?

Terhadap kemungkinan kedua, maka dapat tidaknya dipidana orang yang dimaksud ditentukan juga pada ada/tidaknya konten yang melanggar undang-undang. Sebagai contoh, jika situs berita palsu Tv-XYZ menginformasikan bahwa Mawar adalah seorang wanita tuna susila yang telah memiliki seorang anak diluar nikah hasil hubunganya dengan seorang pejabat tinggi di suatu instansi negara, maka apabila pejabat tersebut merasa nama baiknya dicemarkan, ia dapat melapor kepada pihak yang berwajib mengenai adanya dugaan penghinaan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimasud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Apabila Admin dari situs palsu Tv-XYZ menggunakan logo, nama, warna, nama wartawan sehingga seolah-olah situs tersebut adalah situs Tv-XYZ yang asli maka pelaku atau Admin dapat dijerat dengan Pasal 35 UU ITE. Hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam UU ITE selalu memasukkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dengan sengaja maksudnya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak artinya tidka memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Oleh karena itu, harus dilihat kesengajaan pelaku dan ada/tidaknya hak pelaku dalam menyebarkan informasi.

Ad. 2 Keberlakuan hukum Indonesia dalam mengjangkau tindak pidana siber.

Karakteristik Ruang Siber yang virtual, tanpa batas (borderless) dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja (ubiquitous) mengakibatkan batas-batas yurisdiksi suatu negara semakin menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, konflik yurisdiksi dapat semakin besar.

Menyikapi hal ini, banyak negara telah memperluas ruang lingkup keberlakuan hukumnya di ruang siber. Pada Tahun 1993, Singapura mengeluarkan Computer Misuse Act dan mengatur keberlakuan UU tersebut secara luas

    …the provisions of this Act shall have effect, in relation to any person, whatever his nationality or citizenship, outside as well as within Singapore.

    Where an offense under this Act is committed by any person in any place outside Singapore, he may be dealt with as if the offense had been committed within Singapore.

    For the purposes of this section, this Act shall apply if, for the offense in question–

    the accused was in Singapore at the material time; or

    the computer, program or data was in Singapore at the material time.

Demikian juga dengan Malaysia. Pada Tahun 1997, negara ini mengeluarkan Computer Crimes Act yang pengaturan keberlakuan undang-undang tersebut sangat mirip dengan pengaturan dalam Computer Misuse Act Singapura.

The provisions of this Act shall, in relation to any person, whatever his nationality or citizenship, have effect outside as well as within Malaysia, and where an offence under this Act is committed by any person in any place outside Malaysia, he may be dealt with in respect of such offense as if it was committed at any place within Malaysia.

this Act shall apply if, for the offense in question, the computer, program or data was in Malaysia or capable of being connected to or sent to or used by or with a computer in Malaysia at the material time.

Hal yang serupa juga diterapkan di Indonesia. Pasal 2 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur keberlakuan hukum siber Indonesia secara luas:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan:

  • ekonomi nasional;
  • perlindungan data strategis;
  • harkat dan martabat bangsa;
  • pertahanan dan keamanan negara;
  • kedaulatan negara;
  • warga negara;
  • badan hukum Indonesia;

Oleh karena itu, meskipun server ditempatkan di luar Indonesia, hukum Indonesia – secara normatif – dapat menjangkau perbuatan yang dimaksud. Sepanjang pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE maka hukum Indonesia dapat menjangkau pelaku juga. Akan tetapi, secara aplikatif hal ini menimbulkan tantangan tersendiri karena adanya perbedaan yurisdiksi. Kesulitan yang mungkin timbul ialah kesulitan dalam meminta data yang akan dijadikan sebagai alat bukti di Indonesia. Keberhasilan mendapatkan data dari perusahaan server atau hosting di luar negeri dapat sangat tergantung pada hubungan baik kedua negara yang didasarkan Mutual Legal Assistance atau hubungan diplomatik.

Indonesia telah memiliki UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini mengatur prosedur permintaan bantuan terkait masalah pidana mulai dari permintaan bantuan informasi sampai kepada penyerahan (ekstradisi) pelaku kejahatan. Prosedur ini dapat memakan waktu berbulan-bulan.

Panjangnya prosedur yang harus diikuti dan lamanya waktu yang dibutuhkan dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi penegakan hukum siber. Mungkin saja pelaku sudah memindahkan data nya dari server tersebut ketika permintaan data disetujui oleh pihak yang berwenang di yurisdiksi server tersebut berada, atau bisa saja data yang dibutuhkan sudah terhapus secara otomatis oleh sistem penyelenggara server.

Ad. 3 Situs Berita Palsu

Apabila situs resmi Tv-XYZ adalah www.tvxyz.co.id dan ada orang yang membuat website www.tvxyz.net, dan pelaku menggunakan logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan redaksi, alamat resmi TvXYZ, dan membuat konten seolah-olah adalah situs resmi Tv-XYZ maka pelaku dapat dijerat ketentuan Pasal 35 UU ITE.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Akan tetapi apabila pembuat situs hanya menggunakan Nama Domain tvXYZ.net dan tidak menggunakan logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan redaksi, alamat resmi TvXYZ, dan publik secara umummengetahui bahwa website tersebut bukanlah situs resmi Tv-XYZ maka pembuatan website tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 35 UU ITE.

Sumber

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU /2006 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta : Tatanusa.

Mendamaikan Kontroversi Pasal 27 ayat (3) UU ITE Kasus Flo!

Dari berbagai media yang penulis baca, diberitakan bahwa Flo dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena telah menyebarkan informasi melalui akun sosial media Path yang dianggap menghina warga Joga. Penerapan pasal ini dalam kasus Flo jelas salah kaprah.

Dalam berbagai tulisan dan kesempatan, Penulis berusaha mengangkat maksud dan tujuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengatur larangan distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditujukan untuk melindungi martabat atau nama baik orang (naturlijk persoon) tertentu. Artinya, orang tersebut harus spesifik atau jelas identitasnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ditujukan kepada grup atau kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam kasus Flo. Pasal ini juga tidak ditujukan kepada institusi, perusahaan, lembaga, kementerian, atau entitas hukum lain (rechts persoon) karena pada dasarnya, ketentuan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia. Entitas hukum bukan manusia maka entitas hukum tidak memiliki hak asasi.

Mengapa perlu ada larangan distribusi atau transmisi suatu jenis konten? Mengapa perlu ada larangan mengenai penghinaan baik secara online maupun offline?

Telah ada begitu banyak pro dan kontra mengenai pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagian pihak menilai bahwa pasal ini melanggar kebebasan berekspresi dan melanggar hak asasi manusia dalam mengemukakan pendapat. Sebagian lain menilai bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, perlindungan hak asasi manusia harus ditujukan kepada dua arah, yaitu kepada pembuat konten sebagai wujud dari kebebasan berekspresi dan megemukakan pendapat, dan juga kepada penerima konten sebagai pihak yang dijadikan sasaran yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Perlindungan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang merupakan hak asasi yang dilindungi oleh Konstitusi.

Pada dasarnya, kalimat adalah rangkaian kata yang diolah berdasarkan ide atau gagasan seseorang yang memiliki maksud tertentu. Jika kita setuju dengan pernyataan yang bijak bahwa pena (kata) bisa lebih tajam daripada pedang dan jika kita setuju bahwa pedang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk maka kita juga seharusnya setuju bahwa kata-kata dapat digunakan untuk membangun atau merusak harkat dan martabat seseorang, bahkan hidupnya.

Bukankah dari satu mulut bisa keluar berkat dan kutuk? Tidakkah kita melihat kebenaran pribahasa tua yang mengatakan mulut orang yang lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan?

Perlindungan terhadap kedua hak asasi tersebut dimaksudkan untuk meciptakan keseimbangan sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan bentuk checks and balance bagi kedua pihak. Pembuat konten bebas berekspresi dan mengemukakan pendapat sepanjang tidak melanggar harkat dan martabat orang lain. Ketika ada seseorang yang merasa harkat dan martabatnya atau nama baiknya dilanggar, Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan mekanisme bagi orang tersebut untuk menegakkan hak asasinya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, sebagiamana telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Apa implikasi dari delik aduan? Bahwa laporan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dicabut. Artinya hukum membuka ruang bagi para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya baik antar mereka maupun dengan bantuan pihak ketiga.

Jika menerima laporan mengenai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan UU ITE maupun KUHP, sangat bijak apabila Penyidik mengambil langkah untuk memediasi pelaku dan korban. Di lain pihak, tidak bijak apabila Penyidik serta merta menahan pelaku dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bukankah budaya Indonesia menjunjung tinggi adanya keharmonisan antar warga? Jika Penyidik mengambil peran sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dengan mendorong pelaku untuk meminta maaf dan mendorong  korban untuk membukakan pintu maaf, dan keduanya bisa saling menerima sehingga korban mencabut laporannya, tidakkah Penyidik dapat menyelesaikan masalah lebih cepat tanpa harus melalui berbagai prosedur yang panjang?

Saya kira akan menjadi satu terobosan hukum yang berdampak positif secara signifikan apabila ada ketentuan internal di instansi Penyidik yang mengharuskan Penyidik untuk melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor sebelum dilakukan proses hukum lebih jauh.

Saya melihat dan memuji kearifan Keraton Jogjakarta yang mengambil peran dalam melakukan mediasi antara Flo dan Warga Jogjakarta. Keraton memahami perasaan warga Jogjakarta yang terluka akibat tulisan Flo di media sosial. Akan tetapi, alih-alih turut mengambil bagian dalam permasalahan tersebut, Keraton memilih untuk memfasilitasi upaya perdamaian antara Flo dan warga Jogjakarta.

Akses Ilegal Sistem PANDI

Dua remaja, DBR dan ABR dijatuhi vonis Pengadilan Negeri Ponorogo dengan pidana tiga bulan penjara dan masa percobaan enam bulan karena membobol Sistem Elektronik Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Selain itu, mereka dijatuhi pidana denda lima puluh juta rupiah subsider mengikuti pelatihan kerja sosial selama tiga bulan.

Salah satu komentar yang hendak didiskusikan pada bagian ini ialah pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Terpidana bahwa “mereka tidak bersalah dengan mencari-cari kelemahan PANDI kemudian menggunakannya,” sebagaimana dilansir oleh Tempo.

Pasal 30 UU ITE mengatur bahwa

  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Prinsip yang hendak dibangun oleh pembentuk undang-undang ialah perlindungan terhadap properti dan privasi Sistem Elektronik atau Komputer milik atau yang berada dalam kepenguasaan pihak yang berhak. Secara konvensional konsep ini sudah diakomodir dalam KUHP.

  1. Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  2. Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

Konsep perlindungan terhadap rumah dan pekarangan itu yang diangkat dalam Pasal 30 UU ITE. Pertanyaannya apakah rumah yang tidak memiliki pagar dan tidak memiliki kunci yang jelas-jelas dihuni oleh seseorang, dapat dimasuki oleh orang lain tanpa izin? Tentu tidak. Jika kita setuju dengan konsep ini maka kita juga seharusnya setuju dengan konsep berikut.

Bahwa terlepas apakah Sistem Elektronik atau Komputer tidak memiliki password atau pengaman lainnya, tetapi jelas-jelas diketahui siapa pengelola atau pemiliknya, maka tidak ada seorangpun dengan sengaja dan tanpa hak boleh mengakses Komputer atau Sistem Elektronik tersebut.

Apabila dua orang bekerja sama mencari-cari kelemahan Sistem Elektronik PANDI untuk dapat masuk ke dalam sistem PANDI dan menambahkan nama domain tanpa perlu melalui proses yang seharusnya (menyerahkan dokumen dan membayar sesuai ketentuan), bukankah hal tersebut juga secara normatif telah melanggar properti dan privasi?